Demokrasi, meminjam istilah dari Negara yunani. Yaitu Negara penggagas dan penganut system ini untuk pertama kalinya. Demokrasi ini terdiri dari dua kata yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan Kratos adalah kekuasaan. Yang pada garis besarnya, bisa kita tarik garias kesimpulan, kekuasaan “dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.”
Jadi kalau hendak dijabarkan akan menjadi seperti berikut: Kekuasaan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan diperuntukkan untuk rakyat (dikembalikan untuk rakyat). Inilah yang saya pelajari dari saya duduk di bangku SMU, kira-kira ya 11 tahun yang lalu.
Lantas saat itu kami diberikan satu tugas untuk menjabarkan apa itu dan bagaimana proses demokrasi itu berlangsung. Hal pertama yang kami lakukan adalah memahami apa itu demokrasi. Ketika saya melihat sususan kata Demos dan Cratein, hal pertama yang muncul dalam benak saya adalah, kekuasaaan rakyat, yang pada dasarnya adalah kekuasaan yang bersumber pada rakyat. Dimana pemimpinnya dipilih oleh rakyat, jadi bukan seluruh rakyat yang ada dalam Negara penganut paham ini yang memimpin, tapi seseorang yang disebut presiden. Dimana presiden ini hanya satu pewakil dari sekian milyar masyarakatnya.
Lantas apa yang dilakukan presiden. Yah, sebagai pemimpin dia adalah pengambil keputusan utamanya. Dimana keputusan itu asalnya dari aspirasi-aspirasi rakyat yang dipimpinnya. Tidak mungkin kan diantara sekian milyar itu kompakan mempunyai aspirasi yang sama, misalnya 10% mempunyai pikiran model A, lantas yang 90% juga punya yang model A. pasti diantara 90% tersebut ada yang memiliki model B, C, D dll. Nah disitulah dia memainkan perannya, menimbang baik-buruknya model A, maupun model-model yang lain dan lantas mengambil satu keputusan tentang model-model tersebut.
Lantas apa yang terjadi pada system demokrasi di Indonesia?
Semenjak tahun 90an (-orang kebanyakan menyebutnya Orde Lama-) system demkorasi kita ini sudah bergeser dari norma resminya. Ketika wakilnya yang duduk di legislative mengusung calon presiden (pemimpin) maka mulai saat itu presiden bertanggung jawab (mempertanggung jawabkan) kedudukannya kepada legislative bukan kepada rakyat lagi. Jadi apapun dilakukan untuk kemakmuran legislative, bukan kemakmuran rakyat. Seiring waktu, dimana pada saat itu kekuasaan presiden dan lamanya periode kepemimpinan belum ditur oleh undang-undang, walhasil kekuasaan pun menjadi tak terbatas. Hingga 32 tahun lamanya presiden orde lama berkuasa. Dan pada saat itu pun legislative berjalan menyamping, menjadi semacam bawahan seorang presiden. Seharusnya, seorang presideng bertanggung jawab terhadap legislative, dimana legislative ini adalah perpanjangan tangan rakyat Indonesia. Jadi ya, anggota dpr itu menurut saja apa kata presiden, hebat ya presidenku. Sehingga system demokrasi kita pada jaman orde lama bergeser menjadi monarki. Dimana Negara bersistem monarki ini dipimpin oleh seroang raja, yang hanya bias digantikan oleh keturunannya. Untungnya, sebelum demokrasi kita ini luntur, mahasiswa 98 mampu menggulingkannya. Salut kepada kakak-kakak 98.
Setelahnya, Negara ini sempat berganti pemimpin beberapa kali (disebutnya Orde Baru). Hingga saat ini, periode kepemimpinan SBY-Boediono.
Satu hal yang berbeda dari periode kepemimpinan presiden kita yang satu ini adalah proses pemilihannya. Kalau dulu pemilih hanya melakukan prosesi pemilihan partai yang nantinya memiliki kursi terbanyak di legislative. Sedangkan sekarang. Kita bias memilih langsung siapa presidennya, walopun masih diusung dari parpol pemenang pemilu. Jadi prosesi pemilihan presiden kali ini lumayan lama.
Adakah yang membedakan orba dengan orla?
Selain beberapa hal diatas, yang lainnya adalah kesamaan. Yaitu sama-sama belum bertanggung jawab terhadap rakyat. Presiden kita yang terakhir ini masih belum bisa bertanggung jawab terhadap rakyat, soalnya dia ini adalah boneka dari investor-investor yang dulu memberinya modal untuk berlomba menjadi calon presiden.
Masih segar dalam ingatan saya, ketika dua pertiga suara DPRD Yogyakarta dan juga hampir 93% rakyat Jogja menolak RUUK, dia masih saja menggulirkan draft RUUK ke DPR pusat. Lantas apa gunanya anda itu dipilih? Kalo hampir 93% menolak, kenapa tidak anda pertimbangkan lagi sebelum mengajukan draft tersebut? Yang membuat saya semakin heran nanti, jika saja draft RUUK itu disetujui oleh DPR, hey, RUUK itu kan tentang Jogja, lha kalo suara 2/3 (dua per tiga) anggota DPRD Jogja saja tidak anda dengarkan, lantas apa gunanya ada DRPD? Mendingan bubarkan saja…
Trus apa istimewanya demokrasi orde baru?
Kalau ditanya apa istimewanya, ya… itu loh presiden yang kita pilih, secara langsung bro, kalau misalnya ternyata dia lalim jadi ya termasuk kita juga memilih yang lalim. Kalo dia memang baik ya kita ikut bangga kan, dan merasakan hikmahnya punya presiden baik yang BENAR-BENAR mementingkan rakyatnya. Mending golput saja…hehehehehe
Lantas apa presiden kita yang sekarang ini istimewa baiknya?
Waduh… kalo ditanya soal itu, dari pandangan saya. Presiden kita ini baik orangnya. Ndak suka marah, ndak suka memulai konflik, terbuka (baca-Suka Curhat Publik) dan murah senyum. Tapi apa yang mampu dia berikan kepada rakyatnya, saya kira belum ada.
1. Karna dia ini terkesan lamban dalam mengambil keputusan, bayangkan jika dia ini ayah anda. Ketika anda lapar, ayah yang harusnya mampu menyuapi anda tapi masih berpikir “suapi apa nggak ya, trus klo disuapin pake apa, nanti hasilnya akan seperti apa? Duh gimana ini” ya keburu matek anakmu pakdhe….
2. Karna beliau ini tidak pernah tegas dalam hal apapun. Masih ingat dalam benak kita. Ketika Negara ini di usik tetangga, Malaysia. Beliau ini terkesan cuek bebek, dan bertele-tele dalam menghardik tetangga. Analogikan hal ini, keluarga anda punya warisan satu hektar tanah, tetangga anda yang usil menggeser patok penanda batas tanah, apa anda akan diam saja? Sekarang anda ganti keluarga itu menjadi Negara Indonesia, dan warisan berupa tanah itu anda ganti dengan budaya leluhur. Maka anda akan tahu gimana harus bertindak. Sekarang bandingkan dengan pak Sri Boboho Yudoyono… belum lagi kasus si pengemplang pajak “GAYus –perut- Tambun”. mBe(k)liau ini lamban sekali. Padahal dia ini seorang presiden. Dia punya hak untuk mengucapkan “selesaikan kasus GAYus dalam waktu 3 bulan” pasti semua yang terkait akan bekerja lebih maksimal. Termasuk kapolri, satgas mafia hukum dan kejaksaan. Tapi kenapa dia membiarkannya? Bandingkan dengan wakil presiden kita yang lalu bapak JK. Dia berani mengucapkan “cepat selesaikan kasus bank century !” dan ternyata cepat selesai kan… memang lucu pak boboho ini.
3. Beliau ini kurang berani dan suka curhat didepan publik, termasuk rahasia yang memang benar-benar clasified. Masih ingat ketika dia terpojok masalah Bank Century, apa yang dia lemparkan sebagai pengalihan isu? Ya… Terorisme. Dimana saat itu dia memegang foto dirinya sedang dijadikan latihan tembak oleh teroris. Hey dude itu kan hasil investigasi Badan Intelejen Negara, kenapa enteh bocorin. Kalo enteh bocorin, ya percuma dunk anak-anak intel kerja banting tulang. Kamu pikir ini negara mbah mu apa, dimana kepentingan dan keselamatanmu saja yang harus dijaga. Lha gimana nasib intel-intel yang ditebar??? Beranilah sedikit menghadapi isu yang mengaitkan dirimu, jangan malah melempar isu yang tak sedap lainnya. Lagipula, ndak ada yang lainya selain terorisme ya? Coward…..!!!!
Ahhhh, sudahlah. Seperti kata negarawan yang sudah tua yang maaf saya lupa nama bapaknya itu. “Negara kita ini sebenarnya sudah sekarat, tidak usah diperbaiki. Orang kita tinggal nunggu hancurnya saja kok.” Ya walaupun sudah sekarat, saya masih ingin melihat senyumnya untuk beberapa saat lagi. Whatever it takes I’ll do my best for Indonesia, jadi kalopun hancur hancurlah dengan sedikit senyuman, buakn dengan banyak keterpurukan.
--Aku Cinta Indonesia--
0 comments:
Post a Comment